PALANGKA RAYA – Deputy President Global Human Rights Federation, Panglima Penyatuan Peter John Jaban, menegaskan bahwa aspek ekonomi merupakan hal paling mendasar dalam upaya memperkuat keberlangsungan hidup masyarakat adat, khususnya suku Dayak di seluruh Pulau Borneo. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Seminar Internasional Dayak Tahun 2025 yang digelar di Kalawa Convention Hall, Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5, Palangka Raya, Jumat (22/08/2025).
“Dari segi ekonomi ini paling penting. Tanpa ekonomi yang kuat, kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melanjutkan kehidupan. Maka cash ekonomi itu penting,” tegas Peter John Jaban.
Ia menyoroti kekayaan alam yang dimiliki Pulau Borneo, mulai dari minyak, emas, batu bara, kayu hingga hasil hutan lainnya. Menurutnya, semua potensi tersebut harus bisa dikelola untuk mendukung kesejahteraan masyarakat adat Dayak.
“Di Sarawak minyaknya banyak sekali. Di Pulau Borneo ini ada emas, ada batu bara, ada minyak, ada kayu, hutan, dan banyak lagi hasil bumi. Maka kita harus jadikan ekonomi itu sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Peter John Jaban menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pendidikan. Baginya, tanpa ekonomi yang kuat, masyarakat adat akan kesulitan melanjutkan pendidikan anak-anak mereka.
“Ekonomi orang kita itu paling penting. Ekonomi orang asal, ekonomi orang Dayak itu penting, karena sangat menunjang. Maka kita harus memulai dari ekonomi, baru kemudian pendidikan. Kalau hanya pendidikan tanpa ekonomi, kita bisa terhenti di situ saja,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, di Sarawak kebutuhan pendidikan sangat diperhatikan, namun tetap bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. “Mereka harus ada uang, harus ada pekerjaan agar bisa menghantar anak-anak ke pendidikan lebih tinggi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Peter John Jaban juga mengaitkan hasil Konferensi Palangka Raya 2025 dengan Deklarasi Sabah 2024 DIO yang memuat 18 poin penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, jalur yang diidentifikasi akan menjadi dasar bagi langkah deklaratif berikutnya.
“Seminar ini dibangun berdasarkan warisan sejarah Tumbang Anoi, lokasi perjanjian damai tahun 1894 dan seminar 2019. Saya berharap pertemuan ini bisa menjadi satu pencapaian, satu suara, dan satu pendapat,” pungkasnya penuh harap. (Ctr)
Tinggalkan Balasan