LANGKAHKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Ketua Aliansi Dayak Bersatu (ADB) Kalimantan Tengah, Megawati Asmin, angkat bicara mengenai krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Palangka Raya. Ia menegaskan bahwa kelangkaan dan antrean panjang yang terjadi saat ini telah sangat meresahkan dan merugikan produktivitas masyarakat.

Dalam keterangannya pada Jumat (8/5/2026), Megawati menyoroti betapa berharganya waktu rakyat yang terbuang hanya untuk mendapatkan BBM.

“Masyarakat dirugikan secara waktu. Yang seharusnya bisa didapat dalam sekejap, sekarang harus mengantre dari pagi sampai sore. BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak; jika langka, maka harga barang, aktivitas industri, hingga urusan rumah tangga semuanya terdampak,” ujar Megawati.

Menanggapi alasan Pertamina yang menyebut fenomena panic buying akibat Surat Edaran (SE) Walikota tentang pembatasan pembelian BBM sebagai pemicu antrean, Megawati menilai hal tersebut barulah permukaan dari masalah yang ada.

“Pihak Pertamina menyebut antrean dipicu SE Walikota yang membatasi pembelian Rp200 ribu untuk mobil dan Rp50 ribu untuk motor, sehingga warga panik dan mengisi berulang kali. Namun bagi kami, itu alibi. Yang tahu persis masalah sebenarnya adalah Pertamina dan SPBU sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi,” tegasnya.

Megawati juga mengapresiasi gerakan mahasiswa yang melakukan aksi pada hari yang sama. Menurutnya, baik jalur audiensi yang ditempuh ADB maupun aksi turun ke jalan oleh mahasiswa memiliki visi yang satu: mengakhiri penderitaan rakyat akibat kelangkaan energi.

Sebagai langkah tegas, ADB memberikan peringatan kepada pihak terkait. Jika situasi tidak kunjung normal dalam waktu dekat, ADB berencana mengonfrontasi kedua belah pihak secara langsung.

“Jika tidak segera teratasi, Aliansi Dayak Bersatu akan memanggil pihak SPBU dan Pertamina untuk diperhadapkan dalam satu forum. Kita ingin transparansi, karena rakyat adalah konsumen yang paling dirugikan di sini,” pungkas Megawati.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ADB Kalteng, Siyin D. Rangka, S.E., menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap keresahan masyarakat, khususnya terkait sulitnya mendapatkan BBM di ibu kota provinsi dan kabupaten sekitarnya.

“Kami beraudiensi untuk mencari tahu apa penyebab utama kelangkaan ini. Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi seharusnya menjadi contoh, namun kenyataannya antrean kendaraan sangat luar biasa panjang,” ujar Siyin.

Menurut Siyin, pihak Pertamina telah mengidentifikasi akar permasalahan tersebut dan menjanjikan solusi cepat. Pertamina menargetkan kondisi distribusi BBM akan kembali normal dalam waktu maksimal satu minggu ke depan.

Siyin juga menyoroti adanya ketimpangan distribusi di wilayah Kalimantan Tengah. Ia mencatat bahwa kelangkaan sangat terasa di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas, sementara wilayah seperti Pulang Pisau cenderung stabil. Bahkan, jika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Selatan, kondisi di Kalteng dinilai jauh lebih memprihatinkan.

“Ada benang kusut yang harus diurai. Kami mendorong Pertamina untuk benar-benar mengkaji ulang kebutuhan kuota BBM di Kalteng. Pertambahan penduduk dan luasnya wilayah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kuota,” tegasnya.

ADB berkomitmen untuk terus mengawal janji Pertamina agar ketersediaan BBM bagi hajat hidup orang banyak segera teratasi tanpa hambatan lebih lanjut.

“Setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kalteng, Aliansi Dayak Bersatu akan selalu hadir dan peduli,” tutup Siyin. (Katherin)