Palangka Raya, Langkah Kalteng – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi dorong keterlibatan aktif kalangan akademisi dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan lingkungan. Penanganan kebersihan dan pencemaran lingkungan di Kota Palangka Raya tidak hanya butuh penanganan teknis, tetapi juga kebijakan yang berbasis riset dan kajian ilmiah. Sabtu (31/1/26).
Dikatakannya, bahwa persoalan lingkungan yang ada di Palangka Raya, di mulai dari penumpukan sampah, pencemaran sungai dan lahan gambut, hingga penurunan kualitas udara, tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata.
“Persoalan ini sangat membutuhkan sentuhan keilmuan agar penanganannya tepat sasaran, karena akademisi memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi akar persoalan secara objektif dan merumuskan solusi jangka panjang,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya tersebut kepada awak media.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya tersebut menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sangat perlu dan dapat memperkuat dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami DPRD berharap setiap program yang dijalankan memiliki landasan data dan analisis yang jelas, dimulai dari pemetaan tingkat pencemaran, kajian karakteristik sampah perkotaan, hingga perumusan model pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi Palangka Raya,” tegas Hasan Busyairi.
Hasan Busyairi juga menegaskan bahwa dalam kolaborasi yang dibangun ini seharusnya tidak berhenti pada pemberian rekomendasi atau hasil kajian semata, akan tetapi juga mencakup peran aktif akademisi dalam tahap implementasi serta evaluasi kebijakan.
“Karena program yang dijalankan Pemko Palangka Raya ini harus bisa dievaluasi secara berkala dan disempurnakan berdasarkan temuan ilmiah di lapangan,” tegas Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya tersebut.
Lebih lanjut, Ia menembahkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bisa menyusun kerangka kerja sama yang terstruktur dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang mempunyai kridibelitas yang jelas.
“Karena kerja sama tersebut mencakup penentuan fokus masalah lingkungan, dukungan anggaran riset, hingga pembentukan tim kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Karena kami di DPRD juga Pemko Palangka Raya bisa memperkuat tata kelola lingkungan hidup di Palangka Raya, ” beber Hasan Busyairi Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya tersebut (red / ist)
Tinggalkan Balasan