Pengaruhi Fiskal Daerah, Komisi I DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Perjuangkan DBH Secara Adil.

Palangka Raya, Langkah Kalteng ID – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menyarakan pemerintah untuk memperjuangkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) yang lebih adil bagi daerah penghasil.

“Karena sumber daya alam (SDA) kita diambil, harusnya ada pembagian hasil secara merata sesuai DBH, karena didalam undang-undang (UU) juga menyatakan daerah penghasil berhak menerima bagi hasil secara adil,” ucapnya, Selasa (28/7/26).

Purdiono menyebutkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari berbagai sektor.

“Oleh sebab itu, besarnya kontribusi tersebut seharusnya diikuti dengan penerimaan DBH yang mampu mendukung kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, sebut Anggota Komisi I DPRD Kalteng tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng tersebut juga menyatakan bahwa daerah penghasil sudah memberikan kontribusi besar bagi pemerintah.

“Sudah seharusnya pembagian hasilnya juga harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi daerah penghasil.,” jelas Politisi Golkar tersebut.

Politisi Golkar ini menilai persoalan utama saat ini bukan hanya besaran DBH, tetapi juga penyalurannya yang dinilai belum optimal kepada pemerintah daerah penghasil.

“Sehingga dengan kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, terutama di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas seperti Kalimantan Tengah, “ ungkap Purdiono.

Ia menagaskan bahwa permasalahannya sekarang, DBH tersebut belum benar-benar ditransfer secara optimal kepada pemerintah daerah penghasil, Itu yang menjadi salah satu persoalannya.

“Karena Kalteng sangat memerlukan dukungan fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, “ beber Anggota Komisi I DPRD Kalteng tersebut.

Lebih lanjut, Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan fiskal agar pembagian DBH lebih proporsional dengan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara.

“Kami di DPRD juga mendorong pemerintah memperjuangkan desain kebijakan fiskal yang lebih proporsional, karena penguatan DBH penting untuk memastikan daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih adil,” tambah Purdiono, Anggota Komisi I DPRD Kalteng tersebut. (red/ist).