PALANGKA RAYA, 30 September 2026 – Tokoh Pemuda Kalimantan/ Sekum Gerdayak Kalteng, Ahmada Dahlan, secara resmi menyampaikan aspirasi terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Dia meminta dengan hormat agar nakhoda baru Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) ke depan dipercayakan kepada putra daerah Kalimantan yang memiliki rekam jejak, kompetensi, dan pemahaman mendalam tentang karakteristik ekologis serta sosiologis lokal.
Kalimantan memegang peran krusial sebagai benteng pertahanan iklim dunia dengan kepemilikan jutaan hektar lahan gambut dan kawasan hutan mangrove. Selama bertahun-tahun, masyarakat Kalimantan berada di garis depan dalam menghadapi tantangan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), degradasi lahan, hingga dampak nyata perubahan iklim.
Oleh karena itu, penunjukan figur pemimpin BPGMN dinilai bukan sekadar urusan administratif penempatan pejabat publik, melainkan keputusan strategis yang menentukan masa depan ekosistem dan kesejahteraan jutaan jiwa di Kalimantan.
Juru bicara aliansi masyarakat peduli lingkungan Kalimantan menegaskan bahwa pendekatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove tidak akan berjalan optimal tanpa adanya ikatan emosional dan pemahaman kultural yang kuat terhadap masyarakat adat serta lokal.
“Kami memohon dan berharap besar kepada Bapak Presiden untuk mendengar suara dari hilir. Lahan gambut dan mangrove terluas ada di tanah kami, dan Kalimantan memiliki banyak putra-putri terbaik yang memiliki kapasitas keilmuan internasional serta paham betul seluk-beluk kearifan lokal. Jika BPGMN dipimpin oleh putra daerah Kalimantan, program restorasi tidak lagi menggunakan pendekatan top-down yang kaku, melainkan pendekatan humanis yang merangkul masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Palangka Raya hari ini.
Elemen masyarakat Kalimantan menilai ada tiga alasan utama mengapa tuntutan ini menjadi sangat rasional bagi kebijakan Presiden:
• Pemahaman Akar Masalah: Putra daerah Kalimantan menyaksikan dan merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan secara spasial, sehingga memiliki sensitivitas tinggi terhadap mitigasi bencana seperti karhutla.
• Kearifan Lokal (Local Wisdom): Keberhasilan program rehabilitasi mangrove dan sekat kanal gambut sangat bergantung pada penerimaan masyarakat adat. Pemimpin dari daerah akan lebih mudah membangun kepercayaan publik (public trust).
• Akselerasi Program Strategis: Memotong hambatan birokrasi komunikasi antara pusat dan daerah, sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan jauh lebih lincah dan tepat sasaran.
Melalui press release ini, gabungan elemen masyarakat Kalimantan menyatakan siap mendukung penuh segala agenda strategis pemerintah pusat dalam menurunkan emisi karbon dunia. Mereka optimis, di bawah kepemimpinan nasional Presiden dan dengan keterlibatan aktif putra daerah di pucuk pimpinan BPGMN, target Indonesia FOLU Net Sink dapat dicapai dengan cara yang lebih berkeadilan dan lestari. (red)
Tinggalkan Balasan