Palangka Raya, Langkah Kalteng – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat Kesbangpol Prov. Kalteng, Rabu (17/11/25).
Dalam sambutan tertulis Plt. Sekda prov. Kalteng, yang dibacakan oleh Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov Kalteng Muhamad Rus’an, S.Hut, M.Si mengatakan kegiatan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional telah mulai dilakukan sejak tahun 2022.
“Hal ini bagian dari upaya sistematis dalam memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan yang bisa mengancam stabilitas nasional. Namun, seiring dengan cepatnya perubahan dinamika sosial politik, disrupsi teknologi, dan kompleksitas isu publik menjadi sebab perlu dilakukannya peninjauan kembali atas metodologis dan teknis pengukuran yang digunakan, ” ucapnya.
Muhamad Rus’an menegaskan pengukuran Indeks Kewapadaan Nasional (IKN) Tahun 2025 ini telah mengunakan desain ulang instrumen Survei baru, yaitu pendekatan Wellbeing Methodology (WM). yang dikembangkan oleh Wellbeing Institute sebagai Mitra Kolaborasi Kementerian Dalam Negeri RI.
“Reformulasi ini tidak hanya merubah teknis pengukuran, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Strategis Nasional, seperti Kewaspadaan ideologi, kohesi sosial dan ancaman non-tradisional. Untuk pertama kalinya di tahun 2025 ini, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil bagian untuk ikut serta dalam Pengukuran Indeks Kewapadaan Nasional, ” tegas Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov Kalteng tersebut.
Foto Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov Kalteng Muhamad Rus’an, S.Hut, M.Si Didampingi Feni Catriani Utami, SH Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Prov Kalteng
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov Kalteng tersebut menyebutkan hasil Pengukuran Indeks Kewapadaan Nasional (IKN) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 tidak hanya menjadi Indikator Statis, namun juga sebagai alat navigasi Kebijakan untuk menjaga stabilitas dan harmoni di Kalimantan Tengah khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.
“Survei Pengukuran IKN ini menjadi momentum penting untuk menguji dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dalam melaksanakan tugas menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah, ” sebut Muhamad Rus’an.
Lebih lanjut, Ia menuturkan pengukuran itu memerlukan responden dari seluruh wilayah. Oleh karena itu, kami minta peran aktif Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, untuk menyukseskan Pengukuran Indeks Kewapadaan Nasional Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami berharap kepada seluruh peserta, agar dapat mengikuti sungguh-sungguh seluruh arahan teknis dari Narasumber pada kegiatan sosialisasi hari ini, sehingga Pengukuran Indeks Kewapadaan Nasional (IKN) di Provinsi Kalimantan Tengah nantinya dapat berjalan sukses, dengan hasil maksimal, ” tutur Muhamad Rus’an Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov Kalteng tersebut.
Sementara, Laporan Panitia Feni Catriani Utami, SH sekaligus Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Prov Kalteng menyampaikan maksud kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2025 serta menyepakati target pelaksanaan Survei kepada Bakesbangpol Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat di Kabupaten/kota se Kalteng untuk mensukseskan Pengukuran IKN.
“Sedangkan Tujuannya yakni tersedia Hasil Pengukuran IKN di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagai data rujukan dalam upaya meningkatkan kewaspadaan nasional di daerah, dan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Badan Kesbangpol untuk segera menyiapkan pelaksanaan Pengukuran IKN Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ” jelasnya.
Feni Catriani Utami juga menambahkan dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yakni Direktur Kewaspadaan Nasional pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Dr. Jadi Suriadi, selaku Direktur Wellbeing Institute (Mitra Kolaborasi Kemendagri).
“Kemudian kegiatan sosialisasi diikuti oleh peserta sebanyak kurang lebih 70 orang yang terdiri dari Kaban Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalteng, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik beserta Jabatan Fungsional Tertentu yang menangani Kewaspadaan Dini, ” tambah Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Prov Kalteng tersebut.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, untuk dapat segera melakukan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) tingkat Kabupaten/Kota pada Tahun 2026.
Sumber : ctr / tn-t7
Tinggalkan Balasan