Selama Bulan Ramadan, Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery Soroti SPPG MBG Harus Dievaluasi.

Palangka Raya, Langkah Kalteng ID – Selama bulan suci ramadan, Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery Soroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  di Kota Palangka Raya, dinilai perlu pembenahan dalam pelaksanaannya di tingkat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“SPPG MBG harus dievaluasi, agar pelaksanaan program tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan pemenuhan gizi bagi anak-anak,” ucapnya kepada awak media, Kamis (26/2/26).

Menurut, Khemal Nasery pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) di setiap dapur SPPG belum berjalan maksimal dan belum menunjukkan koordinasi yang baik dan secara optimal.

“Karena kebanyakan tenaga kerja yang ada, seharusnya bisa diberdayakan secara maksimal untuk peningkatan pengelolaan SPPG, supaya hasilnya juga bisa lebih baik untuk anak-anak,” tegas Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya tersebut juga menuturkan bahwa dalam struktur SPPG terdapat tenaga ahli. Seperti ahli gizi dan akuntan yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas menu makanan dan pengelolaan anggaran.

“Sehingga pemenuhan gizi bagi anak-anak dapat berjalan dengan baik, karena makanan yang diterima siswa benar-benar memenuhi kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi,” tutur Politisi Partai Golkar tersebut.

Politisi Partai Golkar tersebut juga menekankan pada menu MBG tidak boleh sekadar mengenyangkan, melainkan harus memperhatikan komposisi nutrisi sesuai nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk setiap porsi.

“Apabila menunya didominasi makanan olahan seperti nugget atau roti berbahan tepung putih dan diberikan terus-menerus, maka pemenuhan gizi  tidak akan didapatkan dan malahan itu tidak baik bagi kesehatan anak-anak,” jelas Khemal.

Lebih lanjut, Ia menyebutkan dalam metode pengolahan makanan MBG tersebut harus benar-benar diperhatikan, termasuk menghindari penggunaan minyak berulang atau sajian yang terlalu banyak digoreng.

“Karena Per porsi itu ada anggarannya sekitar Rp10 ribu, dan semua tenaga sudah memiliki alokasi masing-masing, jadi jangan sampai kualitas makanan anak tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia,” sebut Khemal Nasery Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya tersebut (red / ist)