MURUNG RAYA, Langkah Kalteng ID – Polemik yang melilit para pengusaha lokal dalam proyek pembangunan Dapur Satuan Pelayanan (SP) Program Makan Bergizi (MBG) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) mendapat perhatian serius dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Murung Raya, Ahmad Firdaus Alamsyah, S.Hut.
Ahmad Firdaus menyatakan keprihatinannya atas nasib para investor lokal yang sebelumnya telah berperan aktif menyukseskan pembangunan infrastruktur pendukung program strategis nasional tersebut. Namun, keterlibatan mereka justru berujung pada masalah finansial akibat dana yang tertahan.
”Saya sangat prihatin melihat kondisi pengusaha lokal kita. Mereka telah bekerja keras di lapangan untuk menyukseskan program MBG, namun saat ini justru terbentur masalah hak-hak yang belum terselesaikan,” ujar Firdaus kepada media, Sabtu (13/6/2026).
Lebih lanjut, Firdaus berharap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja dilantik dapat segera merespons persoalan ini. Ia menekankan perlunya evaluasi dan penyelesaian cepat agar program Makan Bergizi (MBG) tetap berjalan optimal sesuai target pemerintah tanpa harus mengorbankan pelaku ekonomi lokal.
”Kami berharap Kepala BGN yang baru dapat segera turun tangan menyelesaikan polemik ini. Hak-hak investor lokal harus segera dikembalikan agar mereka bisa kembali menjalankan roda usahanya. Ini penting, karena kelancaran usaha mereka juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat di daerah,” tegasnya.
Dana “Lengket”, Usaha Lokal Terancam Stagnan
Di lapangan, dampak dari tertahannya dana tersebut mulai dirasakan nyata oleh para pelaku usaha. Salah satu investor lokal yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat tertekan karena modal usahanya “tenggelam” dalam pembangunan Dapur SPPG 3T serta pengadaan sarana prasarana pendukung lainnya.
Menurut sang investor, ketidakpastian pengembalian dana tersebut membuat mereka kesulitan melakukan ekspansi ke sektor usaha lain.
”Jujur, kami sangat pusing. Dana kami ‘lengket’ di pembangunan Dapur SPPG 3T ini. Kami tidak bisa mengembangkan usaha di bidang lain karena perputaran modal kami tertahan di sini. Kami berharap segera ada titik terang terkait kompensasi atau pengembalian dana kami,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, para pengusaha berharap ada komunikasi intensif antara pihak-pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, guna mencari solusi win-win solution agar program nasional tetap berjalan dan hak-hak investor lokal tetap terlindungi.
Sumber : Didi Nurhadi – Langkah Kalteng
Tinggalkan Balasan