LANGKAHKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng memperkuat kolaborasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Focus Group Discussion (FGD) di Aula Eka Hapakat Lantai III, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Rabu (23/09/2026).
FGD tersebut membahas langkah terpadu dan aksi nyata dalam menghadapi ancaman Karhutla, termasuk kesiapan penanganan kebakaran serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Gubernur Kalteng melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Anang Dirjo, menyampaikan status Tanggap Darurat Bencana Karhutla menuntut seluruh pihak bergerak lebih cepat dan terarah.
“Saat ini Kalimantan Tengah berada dalam status Tanggap Darurat Bencana Karhutla, sehingga kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih terarah. Karhutla bukan persoalan segelintir pihak, melainkan ancaman bersama yang melibatkan seluruh unsur mulai dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat,” ujar Anang saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng.
Menurut Anang, kesiapan personel dan peralatan menjadi bagian penting dalam penanganan titik api. Namun, keselamatan dan kesehatan masyarakat juga harus menjadi prioritas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
DAD Kalteng Dorong Aksi Nyata
Ketua Umum DAD Kalteng H. Agustiar Sabran melalui Ketua Harian DAD Provinsi Kalteng, Prof. Dr. Ir. Andrie Elia Embang, S.E., M.Si., menekankan pentingnya tindak lanjut dari sosialisasi pengendalian Karhutla yang telah dilakukan bersama Mabes TNI AD sejak Agustus hingga September 2026.
“Hasil sosialisasi ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi laporan di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata dan komitmen bersama di lapangan,” kata Andrie Elia.
Ia mengatakan, lembaga adat siap berperan dalam membina dan mengedukasi masyarakat mengenai upaya pencegahan Karhutla sejak dini.
“Berlandaskan filosofi Huma Betang, lembaga adat siap berada di garda terdepan untuk membina, mengedukasi, dan mengajak masyarakat menjaga lingkungan serta mencegah potensi karhutla sejak dini,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
FGD tersebut juga menempatkan kelestarian hutan sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Dayak.
Pemprov Kalteng dan DAD Kalteng mendorong sinergi bersama TNI, Polri, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan Karhutla.
Melalui forum tersebut, para pihak diharapkan dapat merumuskan langkah strategis dan taktis untuk menekan risiko Karhutla serta dampak asap di Kalimantan Tengah.
Langkah kolaboratif ini sejalan dengan forum pengendalian Karhutla sebelumnya di Palangka Raya, yang juga melibatkan unsur pemerintah, aparat, tokoh adat, masyarakat, dan lembaga lainnya untuk mencari solusi penanganan Karhutla di lapangan. (ctr)
Tinggalkan Balasan