LANGKAHKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) menggelar demonstrasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (15/10/2026).
Ketua DPP Ormas Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB), Ir. Endeh S. Hidik, CPM, CPA., CPArb, menyayangkan tidak ditemuinya massa aksi oleh pejabat penentu kebijakan setempat.
“Hari ini kegiatannya sangat disayangkan sebetulnya, karena kita tidak bisa bertemu dengan penentu kebijakan di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Harapan kami ke depannya jika ada aksi seperti ini, bisa di-atensi karena kami mewakili seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Endeh saat ditemui di lokasi.
Terkait tuntutan, Endeh menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menuntut hal yang rumit, melainkan mengingatkan pemerintah daerah atas kondisi krisis udara yang sedang dialami warga.
”Seharusnya pemerintah daerah sudah tahu dengan kondisi begini. Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi kita mengingatkan kembali bahwa kondisi Kalteng, khususnya Palangka Raya, sudah tidak enak untuk bernapas,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan dampak buruk pasca-kabut asap yang dapat memicu lonjakan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan penderita asma.
Penasehat DPP Ormas Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB), Dr. Yuli Sintha Asi, M.Pd., menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi karhutla yang dinilainya belum ditangani secara maksimal oleh pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami datang ke sini karena tahu permasalahannya. Kalimantan Tengah khususnya dan Kalimantan pada umumnya mengalami bencana karhutla dan kabut asap. Namun, kami tidak melihat ada penanggulangan yang maksimal dari pemerintah setempat atau pemerintah pusat,” ujar Dr. Yuli Sintha Asi.
Ia menambahkan bahwa kondisi bencana ini telah memasuki bulan keempat dan intensitasnya kian memburuk dengan bertambahnya titik api serta luas lahan yang terbakar. Menurutnya, dampak karhutla kini sudah sangat mengkhawatirkan, termasuk mengancam kelangsungan hidup satwa di kawasan konservasi.
“Sangat riskan dan berbahaya, seperti yang terjadi di Tanjung Puting. Banyak satwa yang terdampak karhutla, ada yang mati, mengalami sesak napas, hingga harus dievakuasi untuk diobati, termasuk orang utan dan satwa lainnya. Kami sangat prihatin,” ungkapnya.
Yuli menegaskan bahwa aksi yang dilakukan aliansi ini murni untuk memperjuangkan masa depan daerah dan generasi mendatang, tanpa ada kepentingan kelompok tertentu.
“Kami turun bukan untuk omong kosong atau kepentingan tertentu, tetapi dalam lingkup yang luas demi masa depan anak cucu dan kemajuan Kalimantan Tengah. Intinya tujuan kami di sini adalah menyuarakan agar ini ditetapkan sebagai bencana nasional dan penanggulangannya harus betul-betul transparan,” tegas Penasehat MMBB tersebut. (ctr)
Tinggalkan Balasan