LANGKAHKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya meminta evaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menghasilkan solusi konkret atas berbagai kendala pelaksanaan. Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan pengelolaan data kesehatan secara akurat serta real-time.
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu, 4 November 2026.
Arbert menegaskan, evaluasi program tidak boleh berhenti pada kegiatan koordinasi. Setiap persoalan yang muncul harus mendapat perhatian dan menghasilkan langkah perbaikan yang dapat segera dilaksanakan.
“Evaluasi ini harus menjadi ruang untuk mengungkap berbagai kendala secara terbuka dan objektif. Dari situ, kita harus bisa merumuskan solusi yang jelas agar dapat segera ditindaklanjuti secara bersama-sama,” ujar Arbert.
Pemkot Minta Evaluasi PKG Berorientasi pada Hasil
Arbert mengatakan keberhasilan program PKG tidak cukup hanya berdasarkan jumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan yang terlaksana.
Pemerintah perlu memastikan masyarakat benar-benar memanfaatkan layanan tersebut dan memperoleh manfaat bagi kesehatannya.
Karena itu, pelaksana program harus mengidentifikasi hambatan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk menentukan langkah pembenahan.
Menurut Arbert, forum koordinasi perlu menghasilkan keputusan yang dapat diterapkan di lapangan. Dengan demikian, evaluasi tidak sekadar menjadi kegiatan administratif.
Pelaksanaan PKG Membutuhkan Dukungan Lintas Sektor
Selain mengevaluasi kendala pelaksanaan, Arbert menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam mendukung program PKG.
Ia menilai Dinas Kesehatan tidak dapat menjalankan seluruh upaya peningkatan kesehatan masyarakat tanpa bantuan pihak lain.
“Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Diperlukan dukungan lintas sektor, termasuk kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta tokoh masyarakat agar program ini bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.
Arbert menjelaskan, perangkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi program kepada masyarakat.
Begitu pula pengurus RT, RW, dan tokoh masyarakat yang berhubungan langsung dengan warga di lingkungan masing-masing.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Data Real-Time Jadi Dasar Kebijakan Kesehatan
Arbert juga meminta seluruh pihak memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan.
Menurut dia, data yang lengkap dan valid menjadi kebutuhan penting dalam menyusun kebijakan kesehatan masyarakat.
Pemerintah memerlukan informasi yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan warga secara tepat. Data tersebut juga harus tersedia secara real-time agar dapat mendukung pengambilan keputusan.
“Data yang akurat adalah navigasi kebijakan kita. Dengan sistem pelaporan yang tertata baik, valid, dan real-time, Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengambil kebijakan kesehatan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Arbert mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan dapat membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat yang memiliki risiko gangguan kesehatan.
Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk pelayanan dan tindak lanjut yang sesuai.
Dengan pengelolaan data yang baik, manfaat program PKG tidak berhenti setelah warga menjalani pemeriksaan.
Pemerintah dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk merencanakan langkah penanganan kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Koordinasi Diharapkan Menghasilkan Perbaikan Layanan
Arbert berharap pertemuan koordinasi dan advokasi PKG mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, perangkat wilayah, dan seluruh pihak yang terlibat.
Ia juga meminta setiap kendala pelaksanaan menjadi bahan pembahasan untuk menyusun langkah perbaikan yang jelas.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis.
Penguatan kerja sama lintas sektor dan sistem pelaporan menjadi dua perhatian utama agar layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan tepat sasaran. (red)
Tinggalkan Balasan