LANGKAHKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya belum dapat memastikan nilai kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Pemerintah masih menunggu perkembangan perekonomian pada kuartal IV untuk membantu menghitung dampak bencana terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan penghitungan kerugian membutuhkan kajian menyeluruh. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan luas lahan terbakar, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang masyarakat rasakan.
“Penghitungan dampak karhutla perlu memperhatikan berbagai aspek, terutama kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah kota ingin mengetahui sejauh mana bencana tersebut memengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi warga,” kata Fairid di Palangka Raya, Jumat (6/11/2026).
Fairid menjelaskan, pemerintah daerah ingin mengetahui besarnya dampak karhutla terhadap kehidupan warga.
Menurutnya, kerugian akibat kebakaran tidak cukup hanya dihitung berdasarkan kondisi lahan dan kerusakan lingkungan.
Aktivitas ekonomi masyarakat juga menjadi komponen penting dalam evaluasi dampak bencana.
“Yang terutama kami menghitung kerugian kan ke masyarakatnya,” ujar Fairid.
Pemerintah perlu memperoleh gambaran mengenai kerugian yang dialami warga sebelum menentukan nilai keseluruhan dampak ekonomi karhutla.
Namun, Fairid belum menyampaikan perkiraan nominal kerugian maupun jumlah masyarakat yang mengalami dampak ekonomi secara langsung.
Selain kerugian masyarakat, Pemkot Palangka Raya juga mempertimbangkan dampak kebakaran terhadap kawasan hutan dan wilayah konservasi.
Fairid mengakui pemerintah daerah masih membutuhkan kajian lebih lanjut untuk menentukan metode penghitungan kerugian lingkungan.
“Kalau masalah hutan, taman nasional itu seperti apa kita masih belum tahu,” katanya.
Menurutnya, penghitungan kerugian pada kawasan tersebut memerlukan pendekatan yang berbeda dari kerugian ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai keseluruhan dampak karhutla terhadap lingkungan maupun perekonomian daerah.
Fairid mengatakan pemerintah akan memperhatikan perkembangan ekonomi pada kuartal IV 2026, yakni periode Oktober hingga Desember.
Data tersebut diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian setelah rangkaian kejadian karhutla.
“Mungkin kami nanti menghitung dari segi sisi perekonomian, tapi kan nanti kita lihat di kuartal terakhir ya, kuartal keempat,” jelasnya.
Perkembangan ekonomi pada akhir tahun menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat perubahan aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, perubahan indikator ekonomi tidak serta-merta menunjukkan besarnya kerugian akibat karhutla.
Pemerintah tetap memerlukan kajian untuk membedakan dampak kebakaran dari faktor lain yang turut memengaruhi perekonomian daerah.
Pemkot Palangka Raya berencana menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan pascabencana.
Penghitungan yang mencakup kerugian masyarakat, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan diharapkan menghasilkan gambaran lebih menyeluruh.
Data tersebut juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan pemulihan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan.
Hingga Jumat (6/11/2026), pemerintah kota belum mengumumkan nilai kerugian ekonomi akibat karhutla 2026.
Pemkot masih membutuhkan data dan kajian tambahan sebelum menetapkan besaran kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan. (red)
Tinggalkan Balasan